PBNU Anjurkan Boikot Tepat Sasaran: Jangan Sampai Rugikan Perusahaan Milik Indonesia
Media Rakyat Berita Terkini – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan aksi boikot, khususnya agar tidak menyasar perusahaan lokal yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia.
"Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat,” ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Perekonomian PBNU, Dr. KH. Eman Suryaman, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (6/12).
Dalam diskusi publik bertajuk *“Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI”* di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/11), Eman menegaskan pentingnya masyarakat untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal dibandingkan produk asing yang mendukung Israel.
Menurutnya, aksi boikot yang tidak tepat sasaran bisa merugikan ekonomi nasional. Perusahaan lokal, khususnya yang go public, memiliki banyak kontribusi positif bagi perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum. Dana yang diperoleh dari investor digunakan untuk ekspansi usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional," jelas Eman.
Lebih lanjut, Eman juga mengutip panduan *Itjima Ulama MUI* terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri. "Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," tegasnya.
Namun, Eman tetap mendukung umat Islam untuk bersatu dalam memboikot produk multinasional asing yang terbukti mendukung Israel. "Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum, Dr. KH. Ikhsan Abdullah, juga menegaskan pentingnya boikot produk pro Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. "Kehadiran kita di sini untuk menunjukkan sikap mendukung gerakan bangsa Palestina terbebas dari penjajahan Israel. Bagaimana caranya? Caranya dengan boikot," katanya.
Sementara itu, Farid Zanjabil Al Ayubi, seorang relawan Mer-C di Gaza, memberikan laporan terkini mengenai kondisi di Jalur Gaza. "Saat ini sudah ada lebih dari 46.000 korban syahid di Jalur Gaza, dan korban luka-luka hampir mencapai 120 ribu jiwa. Penduduk Gaza yang berjumlah 2,5 juta orang kini hampir semuanya mengungsi, dengan perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar sebanyak 70 persen," ungkap Farid.
PBNU mengingatkan agar aksi boikot dilakukan dengan tepat sasaran dan tetap mendukung perusahaan lokal yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada saat yang sama, aksi solidaritas untuk Palestina melalui boikot produk multinasional yang mendukung Israel harus terus digencarkan sebagai wujud perlawanan terhadap penjajahan. (MR/wir)
