Polda Jatim Kerahkan 532 Personel Amankan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2024
SURABAYA, MEDIARAKYAT – Rapat pleno terbuka penghitungan suara hasil Pilkada serentak 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur berlangsung di Hotel DoubleTree, Surabaya. Agenda rekapitulasi ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 10 Desember 2024 dan mendapatkan pengamanan ketat dari Polda Jawa Timur.
Sebanyak 532 personel dari berbagai satuan kerja, termasuk Brimob dan Unit K-9, dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara. Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, mengungkapkan bahwa pengamanan dilakukan secara terbuka maupun tertutup di lokasi rapat pleno. “Pengamanan secara terbuka dan tertutup untuk menjamin keamanan dan kelancaran rapat pleno terbuka penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” ujar Kombes Pol Dirmanto, Sabtu (7/12).
AKBP Subagiyo, Kasub Satgas Sterilisasi Ops Mantap Praja Semeru 2024, menjelaskan bahwa pola pengamanan di lokasi dibagi menjadi tiga ring:
- Ring Satu: Area dalam lokasi penghitungan suara.
- Ring Dua: Pintu masuk yang melibatkan security KPU dengan bantuan personel keamanan.
- Ring Tiga: Pintu luar dan halaman hotel yang dijaga oleh Brimob Polda Jatim dan Sat Samapta.
Meskipun penghitungan suara baru dimulai Minggu (8/12), pengamanan sudah maksimal karena surat suara Pilkada Jatim telah tiba di lokasi. "Kami memiliki kewajiban untuk mengamankan surat suara tersebut," ungkap AKBP Subagiyo. Sebelumnya, tim Jihandak Brimob Polda Jatim bersama Unit K-9 juga telah melakukan sterilisasi untuk memastikan lokasi aman.
Selama proses penghitungan, jumlah tamu yang diperbolehkan masuk akan dibatasi untuk menjaga kelancaran proses. Nur Salam, Komisioner KPU Jatim, mengonfirmasi bahwa seluruh logistik rekapitulasi dari 38 kabupaten/kota di Jatim telah tiba. “Terakhir mengirimkan adalah Kabupaten Sumenep,” jelas Nur Salam.
Ia menambahkan bahwa proses pengiriman logistik dari beberapa kabupaten membutuhkan waktu lebih lama karena adanya catatan khusus di tingkat PPK dan kabupaten/kota. Meski demikian, seluruh data dari 38 wilayah sudah diterima KPU Provinsi untuk direkapitulasi lebih lanjut.
