Lapas Banyuwangi Perpanjang Kerjasama dengan YKBH untuk Bantuan Hukum Gratis

Spread the love

BANYUWANGI – Lapas Kelas IIA Banyuwangi kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan akses keadilan dengan memperpanjang kerja sama bersama Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Lapas Banyuwangi dan Ketua YKBH pada Kamis (20/2), menegaskan upaya berkelanjutan dalam penyediaan bantuan hukum gratis bagi tahanan yang membutuhkan.

Komitmen ini bertujuan untuk memastikan hak-hak tahanan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetap terlindungi. Dengan adanya kerja sama ini, tahanan yang menghadapi persoalan hukum kini dapat memperoleh pendampingan hukum profesional tanpa dipungut biaya, sehingga sistem peradilan menjadi lebih adil dan transparan.

Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Lapas Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan yang tak hanya fokus pada pembinaan, tetapi juga perlindungan hak-hak tahanan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahanan, tanpa memandang latar belakang ekonominya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan hukum,” ujar Mukaffi.

Ketua YKBH Banyuwangi, Moch Djazuli, turut menyampaikan kesiapan pihaknya dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional.

“Dengan tim advokat yang kami miliki, kami siap membantu para tahanan dalam mengurus berbagai proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan,” jelas Djazuli.

Program bantuan hukum gratis untuk tahanan ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses hukum akibat kendala biaya atau ketidaktahuan mengenai prosedur hukum. Selain itu, kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam upaya penegakan hak asasi manusia di lingkungan Lapas.

Dengan diperpanjangnya kerja sama ini, Lapas Banyuwangi dan YKBH berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan layanan terbaik bagi para tahanan, serta mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih berkeadilan di Indonesia.

Untuk informasi selengkapnya mengenai kebijakan pemasyarakatan dan bantuan hukum, kunjungi Media Rakyat dan dapatkan berita terkini seputar sistem peradilan, pemasyarakatan, serta isu-isu hukum lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *