MediaRakyat – Komisi IV DPR RI baru-baru ini menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang menyoroti isu lahan 20 juta hektare yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Walhi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menegaskan agar pemerintah tidak sembarangan dalam mengalihfungsikan kawasan hutan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait alih fungsi hutan. Menurutnya, kebijakan ini akan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Kehutanan dan memperhatikan kepentingan jangka panjang, termasuk dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
“Kami yakin bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola lahan, terutama yang berkaitan dengan hutan. Semua keputusan akan berdasarkan regulasi yang berlaku dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas,” ujar Titiek Soeharto dalam audiensi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Titiek juga menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari Menteri Kehutanan terkait daerah mana saja yang akan menjadi prioritas dalam pengelolaan lahan. Jika lahan yang dialokasikan memang tidak produktif atau tidak melanggar aturan, maka program ini dapat dilaksanakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Yang terpenting adalah kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas dalam mewujudkan ketahanan pangan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” tambahnya.