MediaRakyat.co.id | Banyuwangi – Pada 4 Maret 2025, jumlah balita yang terkena stunting di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebanyak 2.232 anak dengan rentang usia 0–1.000 hari pertama kehidupan. Angka prevalensi stunting di Banyuwangi mencapai 21,9%, memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Jawa Timur.
Ketua KNPS Jatim, Berlin Johannes Siagian, S.Tr.P., menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi dalam menangani masalah stunting.
“Program kerja kami akan dimulai di tiga kecamatan, yaitu Wongsorejo, Cluring, dan Genteng,” ujar Berlin.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, menjelaskan bahwa alokasi APBD sebesar Rp10 miliar difokuskan untuk penyediaan makanan bergizi berupa bahan mentah yang didistribusikan langsung ke rumah-rumah yang telah terdata melalui kecamatan. Selain itu, Dinkes Banyuwangi juga memproduksi susu khusus yang diberikan melalui fasilitas kesehatan, seperti RSUD Blambangan Banyuwangi dan RSUD Genteng.
Menanggapi upaya tersebut, Ketua KNPS Jatim mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menangani stunting.
“Dengan anggaran sebesar ini, diharapkan masalah stunting di Banyuwangi bisa cepat teratasi,” ujarnya.
Selain dukungan dari KNPS Jatim, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi. Pada audiensi terbuka dengan Dewan Pimpinan Pusat KNPS pada Februari 2025, Kemenkes menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak di tingkat daerah.
Amir Hidayat sempat terkejut mengetahui bahwa KNPS memiliki data stunting per kecamatan.
“Ini data saya yang buat, dapat dari mana?” ungkapnya. Meski demikian, ia menyambut baik sinergi yang ditawarkan oleh KNPS Jatim.
KNPS Jatim menegaskan dukungannya terhadap seluruh program Dinkes Banyuwangi dan berharap anggaran besar ini digunakan secara transparan serta tepat sasaran.
“Dengan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis Banyuwangi bisa mencapai zero stunting pada tahun 2045,” tutup Berlin Johannes Siagian.
Peran aktif desa, puskesmas, dan organisasi lokal sangat penting dalam melakukan pendataan, pengecekan, serta menerima aduan dari masyarakat terkait indikasi stunting. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di Kabupaten Banyuwangi.