Media Rakyat | Banyuwangi, 21 April 2025 – Aksi demonstrasi di depan kantor Notaris Sari Priastuti, SH., M.Kn., yang berlokasi di Jl. Raya Lateng, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, menjadi sorotan publik. Ketua Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi, Sugiarto, memimpin aksi tersebut dengan menyampaikan Aspirasi Kesadaran Hukum.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Notaris Sari Priastuti dan sejumlah LSM di Banyuwangi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan isu hukum dan peran notaris dalam masyarakat. Sugiarto menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk memperbaiki komunikasi serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa meminta maaf tidak akan menjatuhkan harga diri Notaris Sari Priastuti. Menurutnya, permintaan maaf kepada rekan-rekan lembaga dan media justru menunjukkan kebesaran jiwa. “Kebesaran jiwa Notaris Sari Priastuti adalah ketika beliau mau meminta maaf dengan tulus,” ujar Sugiarto.
Notaris Ir. Misbah Imam Soleh Hadi, SH., M.Kn., yang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Banyuwangi periode 2023–2026, turut menanggapi pernyataan Sugiarto. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan LSM. Ia juga mengungkapkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) lahir dari notaris, ibarat seorang ibu yang melahirkan anak.
Notaris Sari Priastuti pun berharap agar permintaan maaf ini dapat memperbaiki hubungan antara dirinya dan LSM di Banyuwangi.
Aksi demonstrasi ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Notaris Sari Priastuti dan LSM, sekaligus memperbaiki komunikasi serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Diharapkan, kedua pihak dapat bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum di Banyuwangi.
Masyarakat Banyuwangi menyambut positif aksi ini dan berharap kejadian tersebut menjadi langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Notaris Sari Priastuti dan LSM. Mereka juga berharap aksi ini dapat mendorong peningkatan kesadaran dan perbaikan sistem hukum di daerah mereka.