BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi meraih predikat “Kinerja Tinggi” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penilaian ini menyoroti efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam berbagai sektor, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, transparansi anggaran, pelestarian lingkungan, dan inovasi daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara di Balikpapan Sports and Convention Centre, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
“Hasil ini menjadi penyemangat kami untuk terus berbenah. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim yang selalu membimbing Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan di Banyuwangi diselaraskan dengan agenda nasional dan kebijakan provinsi demi memastikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan. Berbagai program diluncurkan, seperti “Kanggo Riko” untuk pemberdayaan perempuan sebagai tulang punggung keluarga, bantuan alat usaha, renovasi warung rakyat, bedah rumah, hingga beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Berbagai upaya ini membuahkan hasil. Angka kemiskinan di Banyuwangi turun dari 7,34 persen (2023) menjadi 6,54 persen (2024), sementara kemiskinan ekstrem menurun dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,79 menjadi 74,30, dan Indeks Gini—indikator ketimpangan—turun dari 0,351 menjadi 0,312.
“Kami akan terus berupaya memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Ipuk. (*)