BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuka akses lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan pertukangan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Di tengah dominasi tenaga kerja non-disabilitas di sektor konstruksi, Banyuwangi mengambil langkah progresif dengan menyelenggarakan pelatihan pertukangan khusus bagi penyandang disabilitas. Program ini menjadi bagian dari upaya nyata menuju kesetaraan.
“Harapannya, pelatihan ini tidak hanya berhenti pada keterampilan teknis, tetapi menjadi pijakan bagi kita semua untuk terus menciptakan ruang kerja yang setara dan terbuka bagi siapa saja,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (8/5/2025).
Sebanyak 20 peserta dari kalangan disabilitas daksa dan rungu mengikuti pelatihan ini selama empat hari, mulai 21 hingga 24 April 2025, di SMKN Glagah. Kegiatan tersebut ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT), hasil kerja sama antara Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi dan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
“Kami sangat mendukung program ini karena membuka peluang kerja nyata bagi penyandang disabilitas. Sertifikat kompetensi yang diperoleh menjadi bekal penting agar mereka bisa bersaing secara profesional,” tambah Ipuk.
Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya menyiapkan keterampilan, tetapi juga merombak paradigma lama bahwa dunia konstruksi hanya untuk kalangan non-disabilitas.
“Ini adalah bentuk nyata inklusi sosial. Di Banyuwangi, semangat ini telah kami tanamkan sejak dunia pendidikan melalui program Agage Pintar yang memastikan semua jenjang pendidikan bisa menerima peserta didik disabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ipuk menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi juga terus mendorong sektor swasta untuk memberi ruang kerja bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan menyediakan jalur khusus dalam rekrutmen CPNS sebagai bagian dari pemenuhan hak kesetaraan.
Ketua pelaksana dari PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan pertukangan, perpipaan, dan sanitasi.
“Materinya meliputi pemasangan bata dan kusen, plester dan acian, pekerjaan plumbing, hingga pengecatan. Semua disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi disabilitas peserta,” ujar Umar.
Setelah pelatihan, peserta mengikuti uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka secara teori dan praktik. Lulusan program ini akan memperoleh sertifikat dari BNSP dengan jabatan kerja tertentu.
“Sertifikasi ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas para peserta di dunia kerja,” tutup Umar.